Bagi rakyat, Merekalah yang seharusnya menjadi sandaran dan bahu ketika Negara tak lagi memihak orang-orang kecil. Mereka-para pejabat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rakyat menolak keinginan wakil mereka yang sedang merancang pembangunan gedung DPR baru nan megah. Gedung yang menelan uang rakyat kurang lebih satu Triliun.
Kali ini rakyat marah. Tiba-tiba DPR mengadakan lelang dan sayembara proyek pembangunan gedung baru. Yang menyedihkan lagi-lagi DPR diam-diam melakukan rencana pembangunan tanpa sosialisasi dan pertimbangan dari masyarakat. DPR dinilai tidak transparan melaksanakan mekanisme proses perencanaan pembangunan. Rakyat tentu tidak sepaham dengan keinginan dan tindakan para penyalur aspirasi.
Rakyat bersedih dan menilai DPR berhati tembok. Yang membuat rakyat sedih tak hanya penggunaan anggaran yang terbilang boros. Namun, usut punya usut, anggaran yang membengkak diperburuk dengan dugaan korupsi. Indonesia Corruption Watch memperkirakan terjadi mark-up sebesar Rp 602 miliar dalam pembangunan gedung tersebut. Hati siapa yang tak perih, bila pejuang mereka tak lagi memihak. Ditambah lagi, wakil rakyat dengan seenaknya duduk dalam rapat dengan menonton tayangan porno atau memilih bolos dan kini mementingkan kenyamanan mereka.
Tak hanya itu, pembangunan gedung ini juga dinilai melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pembangunan Gedung Negara. Dalam aturan itu terdapat asas pembangunan gedung negara yang seharusnya hemat, efektif, efisien, terarah, dalam merencanakan pembangunan gedung. Idealnya harus hemat, namun mereka yang duduk di DPR tak merasa cukup dengan menghabiskan uang Triliunan.
Belum tuntas berbagai persoalan yang seharusnya diperjuangkan oleh wakil rakyat, mereka malah hendak membuat sekat yang begitu lebar. Sekat berupa gedung setinggi 36 lantai dan bertembok elit. Sekat antara rakyat dan wakil rakyat? Sejak kapan ada wakil rakyat tak mewakili rakyatnya? Sungguh ironi.
Di tengah kesulitan yang menghimpit, dan kondisi rakyat yang menderita, dengan identitas kemiskinan yang begitu telanjang, DPR malah hendak membuat rakyat enggan menyalurkan teriakan-teriakan kecil mereka. Tentunya, mereka akan enggan karena ketika melihat gedung mahal itu, mereka tersadar mereka terlalu miskin.
Gedung itu begitu megah dan tinggi. Orang-orang kecil akan merasa tak pantas berada di tempat yang ekslusif. Mengucapkan harapan mereka pada wakilnya pun pasti akan terbata-bata karena merasa tak percaya diri berada di tempat itu. Seharusnya sekat itu harus dihancurkan agar rakyat kecil merasa memiliki tempat di Negara ini.
DPR ada karena merekalah penyambung lidah rintihan orang-orang kecil di negeri ini. Namun, sekali lagi rakyat kita harus menangis menerima kenyataan ini. Dan DPR pun kali ini tak dapat menyekanya. Adakah pekerjaan DPR yang telah berhasil menyeka air mata rakyat? Apa yang telah mereka perbuat untuk negeri ini? Kefatalan luar biasa, tak ada lagi penyambung lidah yang dapat melegakan nafas rakyat kecil.
Sebagai salah satu pemegang kuasa, seyogyanya DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Rakyat miskin, DPR pun harus merasa miskin. Rakyat Lapar, DPR pun harus merasakan lapar. Tak merasa mapan dengan fisik gedung yang mewah. Namun mapan karena rakyat yang diperjuangkan tak lagi merintih. Dan seharusnya dana pembangunan gedung itu dapat menjadi alat perjuangan DPR mengentaskan derita kemiskinan dan korupsi di negeri ini.
